Kementerian Pertahanan Jepang mulai mempertimbangkan revisi "Garis Besar Rencana Pertahanan", yang telah direvisi setiap sekitar 10 tahun. Menurutnya, perlu dilakukan pembenahan secara fleksibel terhadap garis besar dan pertahanan jangka menengah di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Pemerintah berencana merevisi tiga dokumen strategis termasuk "Strategi Keamanan Nasional" (NSS), pada akhir tahun depan, dan akan memulai tinjauan drastis termasuk kerangka kerja mulai awal tahun.
Garis besarnya pertama kali dirumuskan pada tahun 1976 untuk menentukan tingkat kekuatan pertahanan yang harus dimiliki. Seharusnya ditinjau kira kira setiap 10 tahun, tetapi sejak 1995, ketika pertama kali direvisi, telah direvisi dalam beberapa kali dan kurang dari 10 tahun. Ini karena lingkungan keamanan di sekitar Jepang, seperti pengembangan rudal Korea Utara dan tekanan militer China, semakin membahayakan.
Sementara perkembangan teknologi maju semakin cepat, sehingga sulit untuk merumuskan aturan umum yang mengantisipasi 10 tahun ke depan. Untuk mencapai tingkat target yang ditunjukkan dalam garis besar, pertahanan jangka menengah akan menentukan total biaya yang diperlukan selama 5 tahun dan jumlah pemeliharaan peralatan utama. Dan berdasarkan ini, anggaran terkait pertahanan akan disiapkan setiap tahun.
"Revisi dalam waktu sekitar lima tahun sejak pertama kali dirumuskan pada tahun 1986, tetapi ada pandangan bahwa "tidak mungkin untuk merespon secara fleksibel terhadap perubahan situasi"," ungkap seorang pejabat Kementerian Pertahanan. Pertahanan jangka menengah memiliki aturan revisi tiga tahun setelah perumusannya, itu adalah salah satu opsi untuk mengatur periode revisi menjadi tiga tahun. Partai Demokrat Liberal menyerukan peninjauan kerangka itu sendiri untuk tiga dokumen, dan pada sesi studi seperti Komite Investigasi Keamanan (dengan Ketua, Itsunori Onodera, mantan Menteri Pertahanan) yang diadakan pada tanggal 20 Desember, dengan tema "Jepang dan Amerika Serikat Nasional Strategi Pertahanan (NDS). Diperlukan untuk strategi pertahanan."
Garis besar dan pertahanan jangka menengah memiliki sejarah diperkenalkan pada era Perang Dingin untuk menjaga pengembangan kekuatan pertahanan dalam batas tertentu. Pada tahun 1976, pemerintah memutuskan batas atas 1 persen dari produk nasional bruto (GNP) oleh Kabinet. Pada tahun yang sama, Pedoman Pertahanan dirumuskan dan operasi dalam batas atas ditetapkan.
Ketika batas atas ini dihapuskan pada tahun 1962, pemerintah memutuskan untuk mengatur jumlah pengeluaran pertahanan setiap lima tahun dengan pertahanan jangka menengah yang mulai dirumuskan pada tahun 1961. Oleh karena itu, berbeda dengan sistem dokumen pertahanan AS yang menyusun NSS, NDS, dan National Military Strategy (NMS), garis besar dan pertahanan jangka menengah tidak menunjukkan strategi. Ada kritik bahwa itu tidak mencerminkan kemampuan pertahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman yang dihadapi Jepang.
Seorang anggota parlemen Demokrat Liberal yang paham pertahanan mengatakan, "Peninjauan itu telah lama menjadi keinginan yang sangat disayangkan Kementerian Pertahanan belum juga merevisi." Kementerian Pertahanan akan melanjutkan dengan analisis situasi saat ini pada Konferensi Percepatan Penguatan Pertahanan di dalam kementerian. Pemerintah Jepang diharapkan menyelesaikan revisi ketiga dokumen tersebut pada akhir tahun depan, mengikuti rekomendasi LDP pada akhir Mei 2021.
Sementara itu beasiswa (ke Jepang), belajar gratis di sekolah bahasa Jepang di Jepang, serta upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif melalui aplikasi zoom terus dilakukan bagi warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang. Info lengkap silakan email: [email protected] dengan subject: Belajar bahasa Jepang.
